KUBU RAYA — Kemarau yang melanda Kalimantan Barat sejak sekitar 20-an Juli lalu membuat sejumlah wilayah menghadapi tekanan yang mirip dengan kondisi 2015. Asap yang cukup pekat membuat warga sesak napas dan mata perih, sementara sumber air di sejumlah tempat mulai terasa asin. Kondisi itu disampaikan Solehuddin, Kepala Desa Permata Jaya, Kubu Raya, dalam catatannya soal dinamika musim di provinsi ini.
Solehuddin menyebut musim di Kalimantan Barat memang heterogen. Hujan lebih sering mendominasi, tetapi banjir tetap datang hampir setiap tahun dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat selama beberapa bulan. Kini giliran kemarau yang mewarnai kehidupan warga, dan menurut dia, kesiapan menghadapinya belum sepenuhnya terbangun.
Durasi kemarau yang terasa semakin panjang membuat dampaknya tidak lagi soal teknis semata. Solehuddin menyebut volume asap yang pekat, gangguan pernapasan, hingga air yang mulai terasa asin sebagai tanda tekanan kemarau kali ini cukup berat.
Ia berharap hujan sore turun merata dari kota hingga desa. Harapan itu bukan tanpa alasan, karena beberapa kali hujan datang dengan ketidakpastian, sementara asap justru hadir menjadi cobaan tersendiri bagi warga.
Persoalan air bersih menjadi salah satu yang paling krusial. Jika kemarau diperpanjang, Solehuddin menilai persoalan air bersih akan semakin sulit dan berdampak pada berbagai aktivitas masyarakat.
Dalam peta musim, kemarau hampir selalu hadir di sekitar Juli, Agustus, dan September. Jika datang lebih awal, biasanya berlangsung lebih singkat. Karena itu, ketika kalender mendekati bulan-bulan tersebut, Solehuddin menilai kesiapsiagaan seharusnya sudah mulai dipasang.
Langkah konkret yang ia sebut antara lain memasang sekat kanal di lahan sawit milik masyarakat maupun perusahaan, menyiapkan sumur bor, memperkuat pengawasan, meningkatkan sosialisasi dan edukasi, serta memperkuat dukungan terhadap Masyarakat Peduli Api (MPA).
Namun, pencegahan tidak cukup hanya dibebankan kepada masyarakat desa atau kelompok relawan. Solehuddin menegaskan dukungan harus dibangun secara masif dan terintegrasi, mulai dari pemerintah pusat, gubernur, bupati, hingga diperkuat sampai ke desa-desa.
"Dukungan harus dibangun secara masif dan terintegrasi, mulai dari pemerintah pusat, gubernur, bupati, hingga diperkuat sampai ke desa-desa," tulis Solehuddin.
Solehuddin mengingatkan pengalaman ketika persoalan karhutla ditangani dengan kebijakan yang lebih terstruktur. Salah satunya melalui Perpres Nomor 1 Tahun 2016 yang menjadi bagian dari upaya penanganan dan pemulihan pascakebakaran hutan dan lahan.
Menurut dia, semua pihak perlu berjalan dalam satu kerangka kebijakan yang jelas, terukur, dan didukung regulasi yang kuat. Tanpa itu, kesiapsiagaan menghadapi kemarau berpotensi berulang menjadi persoalan yang sama setiap tahun.
Ia mengajak warga tidak sekadar bertanya kapan hujan turun. Pertanyaan yang lebih penting, menurut Solehuddin, adalah apa yang sudah disiapkan sebelum kemarau berikutnya datang.
"Kemarau bukan peristiwa yang sepenuhnya tiba-tiba. Ia memiliki pola. Yang sering tidak pasti justru seberapa panjang dan seberapa berat dampaknya," tulisnya.
Kemarau kali ini, kata Solehuddin, semestinya menjadi alarm sekaligus bahan evaluasi. Tujuannya agar ketika kemarau kembali datang, Kalimantan Barat sudah lebih siap daripada hari ini.